Nano Tresna A, Miftahul Huda, Nur Rosihin Ana, Lulu Anjarsari P, Nur Budiman
tol cipularang, 9 juli 2011
Nur Rosihin Ana, Miftahul Huda, Nur Budiman, Sohibul Umam, Nano Tresna A
Nagreg, Bandung, 9 Juli 2011
skip to main |
skip to sidebar
Mengenai Saya
Entri Populer
-
Setiap warga negara terancam diadukan ke Polisi karena dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan dala...
-
Pemohon Prinsipal, Widodo Edy Budianto seorang mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Administrator Pelabuhan Tegal ini...
-
La mbang negara Garuda Pancasila, bendera Negara Sang Merah Putih dan Bahasa Indonesia, merupakan jati diri dan identitas Bangsa Indonesi...
-
Jakarta, MKOnline - Sidang lanjutan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun) kembali di...
-
Pemerintah menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perkim) disusun dengan sangat seri...
-
Anna Erliana, ahli dari Pemohon sedang memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim terkait Uji Materi Undang-Undan...
-
Koperasi merupakan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, tolongmenolong, gotong-royong, senasib sepenanggungan. prinsip usaha kop...
-
Shanti Dewi selaku kuasa hukum dari Popa Nicolae pada sidang perdana uji materi Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tenta...
-
Andi Muhammad Asrun, kuasa pemohon dari Bambang K. Rahwardi, Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)...
-
UU Intelijen Negara harus memberikan kepastian bahwa organisasi dan kegiatan intelijen tidak dapat disalahgunakan justru untuk mengancam k...
Tags
- 30% keterwakilan perempuan (1)
- 50% pajak terutang (1)
- Abdul Hakim Garuda Nusantara (1)
- Achmad Dodi Haryadi (3)
- affirmative action keterwakilan perempuan (1)
- Ahmad Dodi Haryadi (8)
- Ahmad Dody Haryadi (1)
- Ahmad Fathoni Rodli (1)
- Ahmad Hidayat (1)
- Aisyah Mochtar (1)
- akte kelahiran (1)
- Ali Azhar Akbar (1)
- Alokasi APBN untuk Lumpur Lapindo (5)
- Alokasi APBN untuk Lumpur Sidoarjo (1)
- Alokasi APBNP 2012 untuk Lumpur Lapindo (1)
- alokasi kursi (1)
- ambang batas 3.5% suara nasional (2)
- Andi Muhammad Asrun (1)
- Annisa Anindya (1)
- APBNP 2012 Lapindo (1)
- APINDO (1)
- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) (1)
- Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) (1)
- Asosiasi Tambangan Rakyat Daerah (ASTRADA) (1)
- Assosiasi Pengusaha Timah Indonesia (APTI) (1)
- Asvi Warman Adam (1)
- Azrul Azwar (1)
- Azyumardi Azra (1)
- Badan Amil Zakat (BAZ) (1)
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (4)
- Badan Pelaksana Minyak dan Gas (1)
- Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) (2)
- Bagir Manan (2)
- bahaya rokok (1)
- Bambang Trihatmodjo (2)
- Bank Indonesia (1)
- batal substansial (1)
- Bawaslu (2)
- BBM Nonsubsidi (1)
- BEM Universitas Andalas (2)
- Benny Kogoya (1)
- BP Migas bertentangan dengan UUD 1945 (1)
- BPLS (1)
- burung garuda (1)
- Calon Gubernur Jawa Barat Jalur Independen (1)
- capres (4)
- Catatan Perkara (14)
- catatan perkara MK (3)
- Cetro (1)
- Chairunnisa Jafizham (1)
- community service order (1)
- Daftar Calon Tetap (DCT) (1)
- Dahlan Iskan (1)
- dan Fraksi Hanura (1)
- dapil (3)
- Dapil DKI Jakarta (2)
- Dapil Luar Negeri (3)
- Djan Faridz (1)
- Dompet Dhuafa (1)
- dpd (1)
- DPD dan DPRD (3)
- dpr (1)
- dprd (1)
- Dr. Ahmad Hudoyo (1)
- Dr. H. Idrus M.Kes (1)
- Dr. Muhammad Ali Syafa’at (1)
- due process of law (1)
- Dunung Wijanarko (1)
- Edward Omar Sharif Hiariej (2)
- Eggi Sudjana (1)
- Eksistensi fraksi MPR DPR dan DPRD (2)
- electoral threshold (1)
- Fattah Wibisono (1)
- Federasi Ikatan Buruh Indonesia (FISBI) (1)
- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) (2)
- Feri Amsari (3)
- FISBI (1)
- FORMAPPI (1)
- Fraksi Demokrat (1)
- Fraksi Gerindra (1)
- Fraksi Golkar (1)
- Fraksi PAN (1)
- Fraksi PDI-P (1)
- Fraksi PKB (1)
- Fraksi PKS (1)
- Fraksi PPP (1)
- Free Trade (1)
- Frieda Mangunsong (1)
- fungsi ganda penyidikan dan penuntutan kejaksaan (1)
- Gempur Santoso (1)
- Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) (1)
- gugatan daluwarsa (1)
- H. Reskan E. Awaluddin (2)
- H. Samsul Hadi Siswoyo (1)
- H. Sutan SUkarnotomo (1)
- Habel Rumbiak (2)
- Hadar Gumay (1)
- Hadi Setiadi (1)
- Hak Pekerja (1)
- Hak pekerja kedaluwarsa (1)
- Halimah Agustina Kamil (1)
- Halimah Agustina Kmil (1)
- haram merokok (1)
- Harangan Wilmar Hutahaean (1)
- harga BBM (1)
- Hari Wicaksono (1)
- harta gono-gini (2)
- Hassan Alaydrus (1)
- Hasyim Muzadi (1)
- hasyiyah al-bujairimi (1)
- Hazil Ma'ruf (1)
- Hendry Batoarung Madika (1)
- Hengky Baramuli (1)
- Herlina Koibur (1)
- Hotel Meritus (1)
- hotel papandayan (1)
- ICW (1)
- Ijazah (1)
- Indonesian Crude oil Price (ICP) (2)
- Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) (1)
- Indra Perwira (1)
- internasionalisasi perguruan tinggi (1)
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (1)
- Intersepsi (1)
- Iqbal Tawakkal Pasaribu (1)
- Irfan Syauqi Beik (1)
- Irman Putra Sidin (2)
- Isran Noor (1)
- Itje Chodidjah (1)
- Iwan Prahara Nur Asnawi (1)
- izin presiden (1)
- Izin Presiden untuk penyelidikan kepala daerah (1)
- jabatan pimpinan KPK (1)
- jamkesmas (1)
- jamsosnas (1)
- jamsostek (3)
- JPPR (1)
- judicial review (2)
- judicial review kewenangan DPD (2)
- judicial review UU Pendidikan Tinggi (2)
- Kabinet Indonesia Bersatu (1)
- Kabupaten Kaur (2)
- Kabupaten Seluma (2)
- Kapitalisasi Koperasi (1)
- Keberadaan wakil menteri (1)
- Kejar Paket B (1)
- Kejar Paket C (1)
- Kekhususan DKI Jakarta (1)
- kepala daerah korupsi (1)
- Keppres inkonstitusional (1)
- kerahasiaan bank (2)
- Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Perusahaan merger (1)
- keterwakilan perempuan di DPR (1)
- Ketetapan MK (1)
- kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (1)
- kewenangan DPD diuji di MK (2)
- KIPP (1)
- Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) (2)
- konstitusionalitas pembentukan daerah pemilihan (1)
- Kriminalisasi amil zakat (1)
- kriminalisasi hakim (1)
- kriminalisasi penggunaan lambang negara (1)
- kriminalisasi petani (1)
- KUHAP (2)
- kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen (1)
- Kurator (1)
- Kwik Kian Gie (1)
- Laica Marzuki (1)
- lambang negara (1)
- LBH Imparsial (1)
- LBH StreetLawyer (1)
- legal standing (1)
- Lembaga Amil Zakat (LAZ) (5)
- Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) (3)
- liberalisasi pendidikan (1)
- LIPI (1)
- Lulu Anjarsari (20)
- Lumpur Sidoarjo (3)
- Lydia Freyani Hawadi (1)
- M. Ryaas Rasyid (1)
- M.Hum (1)
- machica mochtar (2)
- Machica Mochtar (2)
- mafia minyak (1)
- Magda Safrina (1)
- mahkamah agung (1)
- mahkamah konstitusi (182)
- Mahkamah Konstitusi Kabulkan Uji UU Minerba (1)
- Mahkamah Syar’iyah (1)
- Majalah Konstitusi (3)
- Makarim Wibisono (1)
- Maruarar Siahaan (1)
- Maswadi Rauf (1)
- masyarakat hukum adat (1)
- mekanisme pasar (1)
- Menguji keberadaan fraksi (1)
- Menguji keberadaan fraksi MPR DPR DPRD (1)
- menguji kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (1)
- menguji kewenangan DPD (1)
- menyoal jabatan wamen (1)
- MH (1)
- MK Putuskan Pilkada DKI Dua Putaran (1)
- mpr (1)
- Muchsan (1)
- Nasabah Bank Century (1)
- Nasaruddin Umar (1)
- Nikotin (1)
- Nur Roosihin Ana (1)
- nur rosihin ana (154)
- Nur Rosihin Ana. Partai Politik Lokal (1)
- Nurhasan Ismail (1)
- Nursyahbani Katjasungkana (1)
- obscuur libel (1)
- Oei Alimin Sukamto Wijaya (1)
- one man one vote (4)
- otonomi perguruan tinggi (1)
- otsus papua (1)
- outsourcing (1)
- P. Sanjaya Samosir (1)
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (1)
- pajak terutang (1)
- pak pilih dalam pemilukada (1)
- parliamentary threshold (3)
- parliamentary threshold (PT) diuji MK (1)
- Parlin Riduansyah (1)
- Parpol bersifat nasional (1)
- Parpol Lokal (1)
- Parpol Nasional (1)
- Pasal Penodaan Agama (1)
- pasangan calon presiden (4)
- Pasar Bebas Asean (1)
- PAW (1)
- pelayanan kesehatan pro rakyat (1)
- Pembentukan Kabupaten Bengkayang (1)
- Pembentukan Kabupaten Singkawang (1)
- Pemberantasan Korupsi (1)
- pemberhentian kepala daerah (1)
- pemberhentian PNS (1)
- pemekaran wilayah (3)
- Pemilukada (1)
- Pemilukada DKI Jakarta (1)
- pemilukada DKI Jakarta putaran kedua (2)
- pemisahan hulu dan hilir bisnis migas (1)
- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (2)
- penahanan kepala daerah (1)
- Pendidikan nonformal (1)
- Pendidikan nonformal Calon Kepala Daerah (1)
- penentuan daerah pemilihan (2)
- Pengadilan Negri Lubuk Sikaping (1)
- pengaturan tembakau (1)
- Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (1)
- Penggunaan Lambang Negara Tidak Dilarang (1)
- Pengujian APBNP 2012 untuk Lumpur Lapindo (1)
- pengujian KUHAP (1)
- Pengujian Pasal Penodaan Agama (1)
- pengujian undang-undang (4)
- pengujian undang-undang kehutanan (1)
- pengujian UU (1)
- pengujian UU 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (1)
- Pengujian UU APBN-P 2012 (3)
- Pengujian UU BPJS (1)
- pengujian UU Dikti (3)
- Pengujian UU DKI Jakarta (1)
- Pengujian UU Guru dan Dosen (2)
- Pengujian UU Guru dan Dosen (UUGD) (1)
- Pengujian UU Intelijen Negara (1)
- Pengujian UU Jamsostek (1)
- pengujian UU Kehutanan (2)
- Pengujian UU Ketenagakerjaan (3)
- pengujian UU Keuangan Negara (1)
- Pengujian UU Lalin (1)
- Pengujian UU MD3 (6)
- pengujian UU Migas (4)
- pengujian UU Minerba (1)
- Pengujian UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) (2)
- Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR (1)
- Pengujian UU Otonomi Khusus Papua (1)
- Pengujian UU Pajak (1)
- Pengujian UU Parpol (3)
- pengujian UU Partai Politik (3)
- pengujian UU Pemasyarakatan (2)
- Pengujian UU Pemberantasan Korupsi (1)
- pengujian UU Pemda (9)
- Pengujian UU Pemerintah DKI Jakarta (1)
- Pengujian UU Pemilu (1)
- pengujian UU Pemilu Legislatif (2)
- Pengujian UU Pencegahan Penodaan Agama (1)
- Pengujian UU Pengelolaan Zakat (5)
- Pengujian UU Perbendaharaan Negara (1)
- pengujian UU Perguruan Tinggi (1)
- pengujian UU Perpajakan (1)
- Pengujian UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (1)
- pengujian UU Pileg (3)
- pengujian UU Pilpres (5)
- pengujian UU Pokok Agraria (1)
- Pengujian UU Tipikor (3)
- Pengunduran diri anggota TNI Polri (1)
- pengunduran diri anggota TNI-Polri sebagai peserta Pemilukada (1)
- peninjauan kembali (1)
- Peninjauan Kembali (PK) (3)
- penyadapan (1)
- Penyelidikan kepala daerah (1)
- peradilan agama (1)
- perbuatan tidak menyenangkan (1)
- perempuan parlemen (1)
- peringatan merokok (1)
- Perludem (1)
- perpanjangan cekal (1)
- persyaratan calon bupati (1)
- Pertambangan Mineral dan Batubara (1)
- Pertamina (1)
- Pesangon PHK (1)
- petani tembakau (1)
- Ph.D. (1)
- Philipus M. Hadjon (1)
- phk (1)
- Piagam ASEAN (1)
- Pidana penjara dan denda bagi koruptor (1)
- Polri (1)
- PP Muhammadiyah (1)
- premium bersubsidi (1)
- produk halal (1)
- Prof. Ainun Na'im (1)
- Prof. Dr. Abdul Djamil (1)
- Prof. Dr. Amir Syarief SpFK (1)
- Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej (1)
- Prof. Dr. Musdah Mulia (1)
- Prof. M. Dawam Rahardjo (1)
- PT Sandy Putra Makmur (2)
- PT Sandy Putra Makmur (PT SPM) (1)
- pulau berhala milik siapa (1)
- Putusan (1)
- putusan batal demi hukum (1)
- putusan Mahkamah Agung (1)
- Putusan Mahkamah Konstitusi (1)
- Putusan MK (4)
- Putusan pembubaran BP Migas (1)
- putusan UU Keimigrasian (1)
- Putusan UU Migas (1)
- Raden Bung Hatta (1)
- Rangga Lukita Desnata (1)
- rebutan pulau berhala (1)
- recall (1)
- Rekrutmen Panwaslu (1)
- reshuffle kabinet (1)
- Ricky Elviandi Afrizal (1)
- rintisan sekolah bertaraf internasional (2)
- rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) (1)
- Rizal Ramli (1)
- RNB Bayu Aji (4)
- rokok tembakau (1)
- Romli Atmasasmita (1)
- RSBI (2)
- Ruhut Sitompul (2)
- rumah minimalis 21 (2)
- rumah minimalis 36 (2)
- rumah tipe 21 (1)
- rumah tipe 36 (3)
- Saipul Jamil (1)
- Saldi Isra (1)
- salim alkatiri (1)
- Samsul Hadi Siswoyo (1)
- Sarifuddin Suding (2)
- Satpam ujikan UU Ketenagakerjaan (1)
- SBI (2)
- Sebastian Joe (2)
- sekolah bertaraf internasional (2)
- sekolah bertaraf internasional (SBI) (2)
- sektoralisasi migas (2)
- sengketa pulau berhala (3)
- sengketa wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan (2)
- sentralisasi zakat (1)
- sertifikat halal (2)
- sertifikat veteriner (1)
- SH (1)
- sidang sengketa pulau berhala (1)
- sidang terbuka untuk umum (1)
- simulator sim (1)
- Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) (1)
- Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (1)
- Siti Ismiati Jenie (1)
- Sofjan Wanandi (1)
- Sp.P(K) (1)
- suara mayoritas (4)
- subsidi BBM (1)
- Sudirman Hidayat (2)
- Suhatmansyah (1)
- Suku Gayo (1)
- Suku Punan Dulau (1)
- Sumpah Jabatan PNS (1)
- surat keterangan pengganti ijazah (1)
- Susno Duadji (1)
- swastanisasi pendidikan tinggi (1)
- syahwat kuasa pulau berhala (1)
- Syarat calon independen (1)
- syarat parpol bersifat nasional (1)
- Syarat Pendidikan Sarjana Cagub Papua (1)
- syarat perceraian (2)
- syarat poligami (1)
- Tajul Muluk (2)
- Tanda Jasa (1)
- Tanda Kehormatan (1)
- Televisi Pendidikan Indonesia (1)
- tembakau (2)
- Teten Masduki (1)
- the most serious crime (1)
- Tjuk Kasturi Sukiadi (1)
- TPI (1)
- Tukang Gigi (1)
- Uji APBNP 2012 (2)
- Uji KUHAP (4)
- Uji KUHP (1)
- uji materi Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) (1)
- Uji materi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) (1)
- Uji materi Undang-Undang Perkawinan (1)
- Uji materi UU APBNP 2012 (1)
- Uji Materi UU Kehutanan (2)
- uji Materi UU KUHAP (1)
- Uji Materi UU Pelayaran (1)
- Uji Materi UU Pengadilan Anak (1)
- uji materi UU Penodaan Agama (2)
- uji materi UU Perkawinan (1)
- Uji Materi UU Tipikor (1)
- uji undang-undang (22)
- Uji Undang-Undang Perkawinan (1)
- uji undang-undang Sisdiknas (1)
- uji uu (25)
- Uji UU 11/1969 (1)
- uji uu 18/2009 (1)
- Uji UU 36/2009 (1)
- Uji UU 44/2008 tentang Pornografi (1)
- uji uu advokat (2)
- Uji UU APBN 2010 (1)
- uji UU APBN 2012 (2)
- Uji UU APBNP 2012 (3)
- Uji UU Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (2)
- Uji UU Ekstradisi (1)
- Uji UU Hukum Acara Pidana (1)
- Uji UU Kehutanan (2)
- Uji UU Kejaksaan Agung (1)
- uji UU Kekuasaan Kehakiman (3)
- Uji UU Kementerian Negara (1)
- Uji UU Kepailitan (1)
- Uji UU Kepegawaian (1)
- Uji UU Kesehatan (6)
- uji UU Ketenagakerjaan (1)
- Uji UU Ketenagalistrikan (1)
- Uji UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1)
- uji uu KUHAP (1)
- Uji UU Mahkamah Agung (2)
- Uji UU Mahkamah Konstitusi (1)
- Uji UU MD3 (1)
- uji UU Migas (3)
- uji UU Minerba (5)
- uji UU MK (1)
- Uji UU MPR DPR DPD dan DPRD (1)
- Uji UU Ombudsman (2)
- Uji UU Pajak Bumi dan Bangunan (1)
- uji UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (1)
- Uji UU Pemda (2)
- Uji UU Pemerintahan Aceh (1)
- Uji UU Pemilu (4)
- Uji UU Pensiun Pegawai (1)
- Uji UU Penyelenggara Pemilu (1)
- Uji UU Perbankan (1)
- uji uu perkawinan (5)
- Uji UU Perkebunan (1)
- Uji UU Perlindungan Saksi (1)
- Uji UU Perlindungan Saksi dan Korban (1)
- Uji UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (2)
- uji uu Peternakan dan Kesehatan Hewan (2)
- Uji UU Pornografi (2)
- Uji UU Pronografi (1)
- uji uu sisdiknas (3)
- uji UU Sistem Jamsosnas (1)
- uji uu sistem pendidikan nasional (2)
- Uji UU SJSN (1)
- uji UU UU KPK (1)
- Umar Shahab (1)
- Umur Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (1)
- Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (1)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) (1)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (1)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (1)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (1)
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (1)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (1)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (1)
- UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (1)
- UU 1/1974 (1)
- UU 1/1979 tentang Ekstradisi (1)
- UU 10/2008 (1)
- UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (1)
- UU 11/2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (1)
- UU 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) (2)
- uu 18/2003 (2)
- UU 2/2011 (1)
- UU 20/2003 (1)
- UU 21/2000 (1)
- UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (1)
- UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (1)
- UU 24/2003 (1)
- UU 27/2007 (1)
- UU 28/2003 (1)
- UU 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) (2)
- UU 3/1997 (1)
- UU 30/2007 (1)
- UU 31/1999 (1)
- UU 32/2004 (1)
- UU 36/2009 (1)
- UU 4/2009 (1)
- UU 41/1999 (1)
- UU 8/1981 (1)
- uu advokat (4)
- UU APBNP 2012 (1)
- UU Bank Indonesia (BI) (1)
- UU BPHTB (2)
- UU Ekstradisi (1)
- UU Enegi (1)
- UU Gelar (1)
- UU Jamsostek (1)
- UU Kejaksaan (1)
- UU Kepri (1)
- UU Kesehatan (1)
- uu ketenagakerjaan (4)
- UU Ketenagakistrikan (1)
- UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (1)
- UU keuangan negara (1)
- uu kpk (5)
- UU KUHAP (2)
- UU KUP (1)
- UU Lambang Negara (2)
- uu md3 (4)
- UU Migas (2)
- UU Minerba (3)
- UU MK (1)
- UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR (1)
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1)
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (1)
- UU Nomor 10 Tahun 1999 (1)
- UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (2)
- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (1)
- UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (1)
- UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (1)
- UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (1)
- UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi (2)
- UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ (1)
- UU Nomor 24 Tahun 2009 (1)
- UU Nomor 3 Tahun 1997 (1)
- UU Nomor 3 Tahun 2003 (2)
- UU Nomor 4 Tahun 2012 (1)
- UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR (1)
- UU Otsus Papua (1)
- UU P3 (3)
- uu parpol (3)
- UU PDRD (1)
- UU Pelayaran (1)
- UU Pemberantasan Korupsi (1)
- UU Pemda (3)
- UU Pemilu (1)
- UU Pemilu Legislatif (4)
- UU Pendidikan Tinggi (1)
- UU Pengadilan Pajak (2)
- UU Penodaan Agama (2)
- UU Pensiun Pegawai (1)
- UU Penyelenggara Pemilu (1)
- UU Penyelenggaraan Ibadah Haji (1)
- UU Perbankan (2)
- uu perkawinan (2)
- uu perkebunan (1)
- UU Perkim (2)
- UU Perkoperasian (1)
- UU Pileg (2)
- UU Pileg diuji (1)
- UU Politik (1)
- UU PPHI (1)
- UU Praktik Kedokteran (1)
- UU SBT (1)
- UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh (1)
- UU Sistem Budidaya Tanaman (1)
- UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (1)
- uu sjsn (3)
- UU SPPA (2)
- uu tenaker (1)
- UU Tindak Pidana Korupsi (1)
- UU Tipikor (3)
- UUGD (1)
- UUPZ (3)
- wahbah az-zuhaili (1)
- Wahyu Indrawati (1)
- wakil menteri (1)
- Wawan Adi Swi Yanto (1)
- Yahya Harahap (1)
- Yazid (1)
- Yusril dicegah ke luar negeri (1)
- Yusril Ihza Mahendra (3)
- yusti nurul agustin (9)
- Zainal Arifin Mochtar Husein (1)
- zat adiktif (2)
- Zumi Zola Zulkifli (1)
judicial review © 2010 Design by New WP Themes | Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com