skip to main
|
skip to sidebar
judicial review
home
uji UU
pilu
sengketaLN
putusan
undang-undang
english
Senin, 11 Juli 2011
UU Penertiban Perjudian Konstitusional
Posted by
almahkamah
on 01.48 |
Leave a comment
0 komentar:
Posting Komentar
Posting Lebih Baru
Posting Lama
Beranda
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Mengenai Saya
almahkamah
Lihat profil lengkapku
shilah
sioswisata karimunjawa jepara
wisata karimunjawa jepara
Blog Archive
►
2013
(21)
►
Mei
(1)
►
Maret
(1)
►
Februari
(4)
►
Januari
(15)
►
2012
(111)
►
Desember
(8)
►
November
(13)
►
Oktober
(15)
►
September
(18)
►
Agustus
(10)
►
Juli
(9)
►
Juni
(15)
►
Mei
(9)
►
April
(4)
►
Maret
(6)
►
Februari
(3)
►
Januari
(1)
▼
2011
(91)
►
Desember
(3)
►
Oktober
(1)
►
Agustus
(3)
▼
Juli
(22)
Halimah Agustina Kamil Ajukan Bukti Uji Materi UU ...
Pemerintah: Kewajiban Pekerja-Pengusaha Selama Pro...
Uji UU Kehutanan: Pemerintah Anggap Permohonan Kabur
Salim Alkatiri Uji Aturan Putusan MK Final dan Men...
Ahli Pemohon: Piagam ASEAN Menggusur Daulat Rakyat
Sri Edy Swasono saat menjadi Ah...
MK Tolak Seluruh Permohonan Susno Duadji
Ahli Pemohon: UU Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Keho...
Pasangan Calon Gubernur Sulut Uji Materi UU Pemda ...
Lagi, UU Otsus Papua Diuji ke MK
Intervensi Kemandirian Profesi Advokat, Pasal 65 U...
Peringatan Bahaya Merokok Tidak Efektif, UU Keseha...
Nasabah Kartu Kredit Citibank Ajukan Pengujian UU ...
MK Gelar Sidang Lanjutan Uji UU Tenaker
Majelis Hakim Ingatkan Uji Materi UU Parpol Sudah ...
Pemohon Uji UU Kehutanan Menilai Menhut Melanggar ...
UU Penertiban Perjudian Konstitusional
Untuk Kedua Kali Yoseph Ly Uji Materi KUHAP
Syarat Perceraian dalam UU Perkawinan Diuji di MK
Ketua MRP: Pemimpin di Papua Harus Orang Asli Papua
Pemerintah: PKWT dan Outsourcing Amanat Konstitusi
Uji UU MK: Sifat Final Putusan MK Dipersoalkan
►
Juni
(6)
►
Mei
(13)
►
April
(8)
►
Maret
(24)
►
Februari
(6)
►
Januari
(5)
►
2010
(49)
►
Desember
(11)
►
November
(5)
►
Oktober
(9)
►
September
(4)
►
Agustus
(2)
►
Juli
(3)
►
Juni
(7)
►
Mei
(1)
►
April
(2)
►
Maret
(4)
►
Januari
(1)
►
2007
(1)
►
Oktober
(1)
Entri Populer
Menguji “Perbuatan Tidak Menyenangkan” dalam KUHP
Setiap warga negara terancam diadukan ke Polisi karena dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan dala...
Diberhentikan Tidak Hormat, Persoalkan Hak Pensiun PNS
Pemohon Prinsipal, Widodo Edy Budianto seorang mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Administrator Pelabuhan Tegal ini...
Tiada lagi Larangan Penggunaan Lambang Negara
La mbang negara Garuda Pancasila, bendera Negara Sang Merah Putih dan Bahasa Indonesia, merupakan jati diri dan identitas Bangsa Indonesi...
UU Dana Pensiun Diskriminatif Terhadap Pegawai BUMN
Jakarta, MKOnline - Sidang lanjutan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun) kembali di...
Menpera: UU Perkim Mempunyai Landasan Filosofis, Historis, Sosiologis, Yuridis dan Teologis
Pemerintah menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perkim) disusun dengan sangat seri...
Ahli Pemohon: Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Multitafsir
Anna Erliana, ahli dari Pemohon sedang memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim terkait Uji Materi Undang-Undan...
Menguji Kapitalisasi Koperasi
Koperasi merupakan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, tolongmenolong, gotong-royong, senasib sepenanggungan. prinsip usaha kop...
Warga Negara Asing Uji UU MK dan UU Ekstradisi
Shanti Dewi selaku kuasa hukum dari Popa Nicolae pada sidang perdana uji materi Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tenta...
Uji UU Pelayaran: APBMI Persoalkan Praktik Monopoli PT Pelindo (Persero)
Andi Muhammad Asrun, kuasa pemohon dari Bambang K. Rahwardi, Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)...
Keterwakilan Perempuan dalam UU Pemilu Legislatif Multitafsir
Catatan Perkara Ke terwakilan perempuan di parlemen yang tidak seimbang dibanding dengan laki-laki, menyebabkan aspirasi, kepentingan ...
Beranda
Tags
30% keterwakilan perempuan
(1)
50% pajak terutang
(1)
Abdul Hakim Garuda Nusantara
(1)
Achmad Dodi Haryadi
(3)
affirmative action keterwakilan perempuan
(1)
Ahmad Dodi Haryadi
(8)
Ahmad Dody Haryadi
(1)
Ahmad Fathoni Rodli
(1)
Ahmad Hidayat
(1)
Aisyah Mochtar
(1)
akte kelahiran
(1)
Ali Azhar Akbar
(1)
Alokasi APBN untuk Lumpur Lapindo
(5)
Alokasi APBN untuk Lumpur Sidoarjo
(1)
Alokasi APBNP 2012 untuk Lumpur Lapindo
(1)
alokasi kursi
(1)
ambang batas 3.5% suara nasional
(2)
Andi Muhammad Asrun
(1)
Annisa Anindya
(1)
APBNP 2012 Lapindo
(1)
APINDO
(1)
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
(1)
Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)
(1)
Asosiasi Tambangan Rakyat Daerah (ASTRADA)
(1)
Assosiasi Pengusaha Timah Indonesia (APTI)
(1)
Asvi Warman Adam
(1)
Azrul Azwar
(1)
Azyumardi Azra
(1)
Badan Amil Zakat (BAZ)
(1)
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
(4)
Badan Pelaksana Minyak dan Gas
(1)
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
(2)
Bagir Manan
(2)
bahaya rokok
(1)
Bambang Trihatmodjo
(2)
Bank Indonesia
(1)
batal substansial
(1)
Bawaslu
(2)
BBM Nonsubsidi
(1)
BEM Universitas Andalas
(2)
Benny Kogoya
(1)
BP Migas bertentangan dengan UUD 1945
(1)
BPLS
(1)
burung garuda
(1)
Calon Gubernur Jawa Barat Jalur Independen
(1)
capres
(4)
Catatan Perkara
(14)
catatan perkara MK
(3)
Cetro
(1)
Chairunnisa Jafizham
(1)
community service order
(1)
Daftar Calon Tetap (DCT)
(1)
Dahlan Iskan
(1)
dan Fraksi Hanura
(1)
dapil
(3)
Dapil DKI Jakarta
(2)
Dapil Luar Negeri
(3)
Djan Faridz
(1)
Dompet Dhuafa
(1)
dpd
(1)
DPD dan DPRD
(3)
dpr
(1)
dprd
(1)
Dr. Ahmad Hudoyo
(1)
Dr. H. Idrus M.Kes
(1)
Dr. Muhammad Ali Syafa’at
(1)
due process of law
(1)
Dunung Wijanarko
(1)
Edward Omar Sharif Hiariej
(2)
Eggi Sudjana
(1)
Eksistensi fraksi MPR DPR dan DPRD
(2)
electoral threshold
(1)
Fattah Wibisono
(1)
Federasi Ikatan Buruh Indonesia (FISBI)
(1)
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)
(2)
Feri Amsari
(3)
FISBI
(1)
FORMAPPI
(1)
Fraksi Demokrat
(1)
Fraksi Gerindra
(1)
Fraksi Golkar
(1)
Fraksi PAN
(1)
Fraksi PDI-P
(1)
Fraksi PKB
(1)
Fraksi PKS
(1)
Fraksi PPP
(1)
Free Trade
(1)
Frieda Mangunsong
(1)
fungsi ganda penyidikan dan penuntutan kejaksaan
(1)
Gempur Santoso
(1)
Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK)
(1)
gugatan daluwarsa
(1)
H. Reskan E. Awaluddin
(2)
H. Samsul Hadi Siswoyo
(1)
H. Sutan SUkarnotomo
(1)
Habel Rumbiak
(2)
Hadar Gumay
(1)
Hadi Setiadi
(1)
Hak Pekerja
(1)
Hak pekerja kedaluwarsa
(1)
Halimah Agustina Kamil
(1)
Halimah Agustina Kmil
(1)
haram merokok
(1)
Harangan Wilmar Hutahaean
(1)
harga BBM
(1)
Hari Wicaksono
(1)
harta gono-gini
(2)
Hassan Alaydrus
(1)
Hasyim Muzadi
(1)
hasyiyah al-bujairimi
(1)
Hazil Ma'ruf
(1)
Hendry Batoarung Madika
(1)
Hengky Baramuli
(1)
Herlina Koibur
(1)
Hotel Meritus
(1)
hotel papandayan
(1)
ICW
(1)
Ijazah
(1)
Indonesian Crude oil Price (ICP)
(2)
Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
(1)
Indra Perwira
(1)
internasionalisasi perguruan tinggi
(1)
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
(1)
Intersepsi
(1)
Iqbal Tawakkal Pasaribu
(1)
Irfan Syauqi Beik
(1)
Irman Putra Sidin
(2)
Isran Noor
(1)
Itje Chodidjah
(1)
Iwan Prahara Nur Asnawi
(1)
izin presiden
(1)
Izin Presiden untuk penyelidikan kepala daerah
(1)
jabatan pimpinan KPK
(1)
jamkesmas
(1)
jamsosnas
(1)
jamsostek
(3)
JPPR
(1)
judicial review
(2)
judicial review kewenangan DPD
(2)
judicial review UU Pendidikan Tinggi
(2)
Kabinet Indonesia Bersatu
(1)
Kabupaten Kaur
(2)
Kabupaten Seluma
(2)
Kapitalisasi Koperasi
(1)
Keberadaan wakil menteri
(1)
Kejar Paket B
(1)
Kejar Paket C
(1)
Kekhususan DKI Jakarta
(1)
kepala daerah korupsi
(1)
Keppres inkonstitusional
(1)
kerahasiaan bank
(2)
Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Perusahaan merger
(1)
keterwakilan perempuan di DPR
(1)
Ketetapan MK
(1)
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah
(1)
kewenangan DPD diuji di MK
(2)
KIPP
(1)
Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI)
(2)
konstitusionalitas pembentukan daerah pemilihan
(1)
Kriminalisasi amil zakat
(1)
kriminalisasi hakim
(1)
kriminalisasi penggunaan lambang negara
(1)
kriminalisasi petani
(1)
KUHAP
(2)
kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen
(1)
Kurator
(1)
Kwik Kian Gie
(1)
Laica Marzuki
(1)
lambang negara
(1)
LBH Imparsial
(1)
LBH StreetLawyer
(1)
legal standing
(1)
Lembaga Amil Zakat (LAZ)
(5)
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
(3)
liberalisasi pendidikan
(1)
LIPI
(1)
Lulu Anjarsari
(20)
Lumpur Sidoarjo
(3)
Lydia Freyani Hawadi
(1)
M. Ryaas Rasyid
(1)
M.Hum
(1)
machica mochtar
(2)
Machica Mochtar
(2)
mafia minyak
(1)
Magda Safrina
(1)
mahkamah agung
(1)
mahkamah konstitusi
(182)
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Uji UU Minerba
(1)
Mahkamah Syar’iyah
(1)
Majalah Konstitusi
(3)
Makarim Wibisono
(1)
Maruarar Siahaan
(1)
Maswadi Rauf
(1)
masyarakat hukum adat
(1)
mekanisme pasar
(1)
Menguji keberadaan fraksi
(1)
Menguji keberadaan fraksi MPR DPR DPRD
(1)
menguji kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(1)
menguji kewenangan DPD
(1)
menyoal jabatan wamen
(1)
MH
(1)
MK Putuskan Pilkada DKI Dua Putaran
(1)
mpr
(1)
Muchsan
(1)
Nasabah Bank Century
(1)
Nasaruddin Umar
(1)
Nikotin
(1)
Nur Roosihin Ana
(1)
nur rosihin ana
(154)
Nur Rosihin Ana. Partai Politik Lokal
(1)
Nurhasan Ismail
(1)
Nursyahbani Katjasungkana
(1)
obscuur libel
(1)
Oei Alimin Sukamto Wijaya
(1)
one man one vote
(4)
otonomi perguruan tinggi
(1)
otsus papua
(1)
outsourcing
(1)
P. Sanjaya Samosir
(1)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
(1)
pajak terutang
(1)
pak pilih dalam pemilukada
(1)
parliamentary threshold
(3)
parliamentary threshold (PT) diuji MK
(1)
Parlin Riduansyah
(1)
Parpol bersifat nasional
(1)
Parpol Lokal
(1)
Parpol Nasional
(1)
Pasal Penodaan Agama
(1)
pasangan calon presiden
(4)
Pasar Bebas Asean
(1)
PAW
(1)
pelayanan kesehatan pro rakyat
(1)
Pembentukan Kabupaten Bengkayang
(1)
Pembentukan Kabupaten Singkawang
(1)
Pemberantasan Korupsi
(1)
pemberhentian kepala daerah
(1)
pemberhentian PNS
(1)
pemekaran wilayah
(3)
Pemilukada
(1)
Pemilukada DKI Jakarta
(1)
pemilukada DKI Jakarta putaran kedua
(2)
pemisahan hulu dan hilir bisnis migas
(1)
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
(2)
penahanan kepala daerah
(1)
Pendidikan nonformal
(1)
Pendidikan nonformal Calon Kepala Daerah
(1)
penentuan daerah pemilihan
(2)
Pengadilan Negri Lubuk Sikaping
(1)
pengaturan tembakau
(1)
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(1)
Penggunaan Lambang Negara Tidak Dilarang
(1)
Pengujian APBNP 2012 untuk Lumpur Lapindo
(1)
pengujian KUHAP
(1)
Pengujian Pasal Penodaan Agama
(1)
pengujian undang-undang
(4)
pengujian undang-undang kehutanan
(1)
pengujian UU
(1)
pengujian UU 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(1)
Pengujian UU APBN-P 2012
(3)
Pengujian UU BPJS
(1)
pengujian UU Dikti
(3)
Pengujian UU DKI Jakarta
(1)
Pengujian UU Guru dan Dosen
(2)
Pengujian UU Guru dan Dosen (UUGD)
(1)
Pengujian UU Intelijen Negara
(1)
Pengujian UU Jamsostek
(1)
pengujian UU Kehutanan
(2)
Pengujian UU Ketenagakerjaan
(3)
pengujian UU Keuangan Negara
(1)
Pengujian UU Lalin
(1)
Pengujian UU MD3
(6)
pengujian UU Migas
(4)
pengujian UU Minerba
(1)
Pengujian UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
(2)
Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR
(1)
Pengujian UU Otonomi Khusus Papua
(1)
Pengujian UU Pajak
(1)
Pengujian UU Parpol
(3)
pengujian UU Partai Politik
(3)
pengujian UU Pemasyarakatan
(2)
Pengujian UU Pemberantasan Korupsi
(1)
pengujian UU Pemda
(9)
Pengujian UU Pemerintah DKI Jakarta
(1)
Pengujian UU Pemilu
(1)
pengujian UU Pemilu Legislatif
(2)
Pengujian UU Pencegahan Penodaan Agama
(1)
Pengujian UU Pengelolaan Zakat
(5)
Pengujian UU Perbendaharaan Negara
(1)
pengujian UU Perguruan Tinggi
(1)
pengujian UU Perpajakan
(1)
Pengujian UU Perumahan dan Kawasan Permukiman
(1)
pengujian UU Pileg
(3)
pengujian UU Pilpres
(5)
pengujian UU Pokok Agraria
(1)
Pengujian UU Tipikor
(3)
Pengunduran diri anggota TNI Polri
(1)
pengunduran diri anggota TNI-Polri sebagai peserta Pemilukada
(1)
peninjauan kembali
(1)
Peninjauan Kembali (PK)
(3)
penyadapan
(1)
Penyelidikan kepala daerah
(1)
peradilan agama
(1)
perbuatan tidak menyenangkan
(1)
perempuan parlemen
(1)
peringatan merokok
(1)
Perludem
(1)
perpanjangan cekal
(1)
persyaratan calon bupati
(1)
Pertambangan Mineral dan Batubara
(1)
Pertamina
(1)
Pesangon PHK
(1)
petani tembakau
(1)
Ph.D.
(1)
Philipus M. Hadjon
(1)
phk
(1)
Piagam ASEAN
(1)
Pidana penjara dan denda bagi koruptor
(1)
Polri
(1)
PP Muhammadiyah
(1)
premium bersubsidi
(1)
produk halal
(1)
Prof. Ainun Na'im
(1)
Prof. Dr. Abdul Djamil
(1)
Prof. Dr. Amir Syarief SpFK
(1)
Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej
(1)
Prof. Dr. Musdah Mulia
(1)
Prof. M. Dawam Rahardjo
(1)
PT Sandy Putra Makmur
(2)
PT Sandy Putra Makmur (PT SPM)
(1)
pulau berhala milik siapa
(1)
Putusan
(1)
putusan batal demi hukum
(1)
putusan Mahkamah Agung
(1)
Putusan Mahkamah Konstitusi
(1)
Putusan MK
(4)
Putusan pembubaran BP Migas
(1)
putusan UU Keimigrasian
(1)
Putusan UU Migas
(1)
Raden Bung Hatta
(1)
Rangga Lukita Desnata
(1)
rebutan pulau berhala
(1)
recall
(1)
Rekrutmen Panwaslu
(1)
reshuffle kabinet
(1)
Ricky Elviandi Afrizal
(1)
rintisan sekolah bertaraf internasional
(2)
rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)
(1)
Rizal Ramli
(1)
RNB Bayu Aji
(4)
rokok tembakau
(1)
Romli Atmasasmita
(1)
RSBI
(2)
Ruhut Sitompul
(2)
rumah minimalis 21
(2)
rumah minimalis 36
(2)
rumah tipe 21
(1)
rumah tipe 36
(3)
Saipul Jamil
(1)
Saldi Isra
(1)
salim alkatiri
(1)
Samsul Hadi Siswoyo
(1)
Sarifuddin Suding
(2)
Satpam ujikan UU Ketenagakerjaan
(1)
SBI
(2)
Sebastian Joe
(2)
sekolah bertaraf internasional
(2)
sekolah bertaraf internasional (SBI)
(2)
sektoralisasi migas
(2)
sengketa pulau berhala
(3)
sengketa wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
(2)
sentralisasi zakat
(1)
sertifikat halal
(2)
sertifikat veteriner
(1)
SH
(1)
sidang sengketa pulau berhala
(1)
sidang terbuka untuk umum
(1)
simulator sim
(1)
Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN)
(1)
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
(1)
Siti Ismiati Jenie
(1)
Sofjan Wanandi
(1)
Sp.P(K)
(1)
suara mayoritas
(4)
subsidi BBM
(1)
Sudirman Hidayat
(2)
Suhatmansyah
(1)
Suku Gayo
(1)
Suku Punan Dulau
(1)
Sumpah Jabatan PNS
(1)
surat keterangan pengganti ijazah
(1)
Susno Duadji
(1)
swastanisasi pendidikan tinggi
(1)
syahwat kuasa pulau berhala
(1)
Syarat calon independen
(1)
syarat parpol bersifat nasional
(1)
Syarat Pendidikan Sarjana Cagub Papua
(1)
syarat perceraian
(2)
syarat poligami
(1)
Tajul Muluk
(2)
Tanda Jasa
(1)
Tanda Kehormatan
(1)
Televisi Pendidikan Indonesia
(1)
tembakau
(2)
Teten Masduki
(1)
the most serious crime
(1)
Tjuk Kasturi Sukiadi
(1)
TPI
(1)
Tukang Gigi
(1)
Uji APBNP 2012
(2)
Uji KUHAP
(4)
Uji KUHP
(1)
uji materi Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
(1)
Uji materi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN)
(1)
Uji materi Undang-Undang Perkawinan
(1)
Uji materi UU APBNP 2012
(1)
Uji Materi UU Kehutanan
(2)
uji Materi UU KUHAP
(1)
Uji Materi UU Pelayaran
(1)
Uji Materi UU Pengadilan Anak
(1)
uji materi UU Penodaan Agama
(2)
uji materi UU Perkawinan
(1)
Uji Materi UU Tipikor
(1)
uji undang-undang
(22)
Uji Undang-Undang Perkawinan
(1)
uji undang-undang Sisdiknas
(1)
uji uu
(25)
Uji UU 11/1969
(1)
uji uu 18/2009
(1)
Uji UU 36/2009
(1)
Uji UU 44/2008 tentang Pornografi
(1)
uji uu advokat
(2)
Uji UU APBN 2010
(1)
uji UU APBN 2012
(2)
Uji UU APBNP 2012
(3)
Uji UU Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(2)
Uji UU Ekstradisi
(1)
Uji UU Hukum Acara Pidana
(1)
Uji UU Kehutanan
(2)
Uji UU Kejaksaan Agung
(1)
uji UU Kekuasaan Kehakiman
(3)
Uji UU Kementerian Negara
(1)
Uji UU Kepailitan
(1)
Uji UU Kepegawaian
(1)
Uji UU Kesehatan
(6)
uji UU Ketenagakerjaan
(1)
Uji UU Ketenagalistrikan
(1)
Uji UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(1)
uji uu KUHAP
(1)
Uji UU Mahkamah Agung
(2)
Uji UU Mahkamah Konstitusi
(1)
Uji UU MD3
(1)
uji UU Migas
(3)
uji UU Minerba
(5)
uji UU MK
(1)
Uji UU MPR DPR DPD dan DPRD
(1)
Uji UU Ombudsman
(2)
Uji UU Pajak Bumi dan Bangunan
(1)
uji UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(1)
Uji UU Pemda
(2)
Uji UU Pemerintahan Aceh
(1)
Uji UU Pemilu
(4)
Uji UU Pensiun Pegawai
(1)
Uji UU Penyelenggara Pemilu
(1)
Uji UU Perbankan
(1)
uji uu perkawinan
(5)
Uji UU Perkebunan
(1)
Uji UU Perlindungan Saksi
(1)
Uji UU Perlindungan Saksi dan Korban
(1)
Uji UU Perumahan dan Kawasan Permukiman
(2)
uji uu Peternakan dan Kesehatan Hewan
(2)
Uji UU Pornografi
(2)
Uji UU Pronografi
(1)
uji uu sisdiknas
(3)
uji UU Sistem Jamsosnas
(1)
uji uu sistem pendidikan nasional
(2)
Uji UU SJSN
(1)
uji UU UU KPK
(1)
Umar Shahab
(1)
Umur Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial
(1)
Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
(1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
(1)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
(1)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(1)
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
(1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
(1)
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
(1)
UU 1/1974
(1)
UU 1/1979 tentang Ekstradisi
(1)
UU 10/2008
(1)
UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
(1)
UU 11/2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
(1)
UU 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT)
(2)
uu 18/2003
(2)
UU 2/2011
(1)
UU 20/2003
(1)
UU 21/2000
(1)
UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
(1)
UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
(1)
UU 24/2003
(1)
UU 27/2007
(1)
UU 28/2003
(1)
UU 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT)
(2)
UU 3/1997
(1)
UU 30/2007
(1)
UU 31/1999
(1)
UU 32/2004
(1)
UU 36/2009
(1)
UU 4/2009
(1)
UU 41/1999
(1)
UU 8/1981
(1)
uu advokat
(4)
UU APBNP 2012
(1)
UU Bank Indonesia (BI)
(1)
UU BPHTB
(2)
UU Ekstradisi
(1)
UU Enegi
(1)
UU Gelar
(1)
UU Jamsostek
(1)
UU Kejaksaan
(1)
UU Kepri
(1)
UU Kesehatan
(1)
uu ketenagakerjaan
(4)
UU Ketenagakistrikan
(1)
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(1)
UU keuangan negara
(1)
uu kpk
(5)
UU KUHAP
(2)
UU KUP
(1)
UU Lambang Negara
(2)
uu md3
(4)
UU Migas
(2)
UU Minerba
(3)
UU MK
(1)
UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR
(1)
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(1)
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(1)
UU Nomor 10 Tahun 1999
(1)
UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(2)
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(1)
UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
(1)
UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(1)
UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(1)
UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
(2)
UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ
(1)
UU Nomor 24 Tahun 2009
(1)
UU Nomor 3 Tahun 1997
(1)
UU Nomor 3 Tahun 2003
(2)
UU Nomor 4 Tahun 2012
(1)
UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR
(1)
UU Otsus Papua
(1)
UU P3
(3)
uu parpol
(3)
UU PDRD
(1)
UU Pelayaran
(1)
UU Pemberantasan Korupsi
(1)
UU Pemda
(3)
UU Pemilu
(1)
UU Pemilu Legislatif
(4)
UU Pendidikan Tinggi
(1)
UU Pengadilan Pajak
(2)
UU Penodaan Agama
(2)
UU Pensiun Pegawai
(1)
UU Penyelenggara Pemilu
(1)
UU Penyelenggaraan Ibadah Haji
(1)
UU Perbankan
(2)
uu perkawinan
(2)
uu perkebunan
(1)
UU Perkim
(2)
UU Perkoperasian
(1)
UU Pileg
(2)
UU Pileg diuji
(1)
UU Politik
(1)
UU PPHI
(1)
UU Praktik Kedokteran
(1)
UU SBT
(1)
UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh
(1)
UU Sistem Budidaya Tanaman
(1)
UU Sistem Jaminan Sosial Nasional
(1)
uu sjsn
(3)
UU SPPA
(2)
uu tenaker
(1)
UU Tindak Pidana Korupsi
(1)
UU Tipikor
(3)
UUGD
(1)
UUPZ
(3)
wahbah az-zuhaili
(1)
Wahyu Indrawati
(1)
wakil menteri
(1)
Wawan Adi Swi Yanto
(1)
Yahya Harahap
(1)
Yazid
(1)
Yusril dicegah ke luar negeri
(1)
Yusril Ihza Mahendra
(3)
yusti nurul agustin
(9)
Zainal Arifin Mochtar Husein
(1)
zat adiktif
(2)
Zumi Zola Zulkifli
(1)
0 komentar:
Posting Komentar