Uji UU Pemilu: Bukan Masalah Konstitusionalitas, Tetapi Masalah Internal Parpol

Ketua KPU Kabupaten TTS, James Tuka mewakili KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan keterangan berkaitan dengan uji materi UU Pemda mengenai "Daftar Calon Tetap" di ruang sidang pleno MK, Selasa (29/06). Jakarta, MK Online - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) memberikan keterangan terkait frasa “daftar calon tetap (DCT)” yang dipermasalahkan oleh Sefriths E. D. Nau dalam pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu), Selasa (29/6), di Ruang Sidang Pleno...

Read more »

“Lingkaran Setan” dalam UU Pemilu

Direktur Litigasi DEPHUKHAM Cholilah (tampak di layar) sedang menyampaikan keterangan dari pihak Pemerintah pada sidang permohonan uji materi UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Selasa (22/6) di Ruang Sidang Pleno MK Jakarta, MK Online - Frasa ‘daftar calon tetap’ (DCT) pada Pasal 218 Ayat (3) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu), jika dimaknai secara absolut mustahil untuk terlaksana. Sehingga, berpeluang memunculkan dampak laten dan akan terjadi kehilangan substansi konstitusi yang dimaksud dalam pengaturan tersebut.Demikian diucapkan oleh...

Read more »

Pemohon: UU Kesehatan Langgar Hak Konstitusional Petani Tembakau

Kuasa Hukum Pemohon A.H. Wakil Kamal berdampingan dengan salah satu Pemohon Nurtanto Wisnu Brata saat pemeriksaan permohonan uji materi UU Kesehatan mengenai tembakau di ruang sidang panel MK, Senin (21/06). Jakarta, MK Online - Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (21/6), pada sidang Panel yang berlangsung di Ruang Sidang Panel Gedung MK. Permohonan diajukan oleh 12 (dua belas) orang Pemohon. Mereka semua berprofesi sebagai petani tembakau yang merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar. Para Pemohon yakni Nurtanto Wisnu Brata, Amin Subarkah, Abdul Hafidz,...

Read more »

UU Kesehatan Harus Pro Rakyat

Prof. Azrul Azwar dari UI selaku ahli pihak Pemohon sedang memberikan keterangan dalam persidangan uji materi UU tentang Kesehatan, Rabu (15/06) di ruang sidang pleno MK. Jakarta, MK Online - Rakyat mendambakan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang pro terhadap rakyat. Kalaupun harus ada perdebatan tentang Pasal dalam UU Kesehatan maka harus pro rakyat juga. Demikianlah yang diutarakan Prof. Azrul Azwar dari UI selaku ahli yang didatangkan oleh pihak Pemohon dalam persidangan uji materi Pasal 108 ayat (1) beserta penjelasan Pasal 108 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Rabu (15/06) di ruang sidang...

Read more »

UU Minerba Dianggap Langgar Hak Konstitusional Petani Sekitar Pertambangan

Asep Yunan Firdaus selaku Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan perbaikan permohonan mengenai UU Minerba di ruang sidang Panel MK, Senin (14/06). Jakarta, MK Online - Sidang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (UU Minerba) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (14/6). Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 32/PUU-VIII/2010 ini diajukan oleh lima badan hukum yakni, WALHI, Konsorsium  Pembaharuan Hukum Agraria, koalisi rakyat untuk Keadilan Perikanan, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, dan Persatuan Solidaritas Perempuan serta 16 pemohon...

Read more »

UU Pengelolaan Wilayah Pesisir Membuka Peran Serta Masyarakat

Ahli Pihak Pemohon I Nyoman Nurjaya menerangkan keahliannya terkait Uji Materi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir di ruang Sidang Pleno MK, Selasa (8/06). Jakarta, MK Online - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Selasa (08/06), di Gedung MK. Agenda sidang kali ini adalah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pihak Pemohon dan Pemerintah.Imron Amin selaku Saksi Pemerintah menjelaskan bahwa banyak sekali kasus tumpang tindih terkait kebijakan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) baik dari Pemerintah maupun...

Read more »

Uji UU Kesehatan: Rokok Tembakau Timbulkan Ketergantungan Psikologis, Fisik, dan Toleransi

Ahli Pemerintah dr. Widyastuti Soerojo, MSc disumpah dihadapan Majelis Hakim sebelum memberikan keterangan terkait UU Kesehatan tentang tembakau, Rabu (2/6), di ruang sidang pleno MK. Jakarta, MK Online - Nikotin tergolong zat adiktif. Nikotin terdapat dalam tembakau dengan kadar yang cukup besar, sehingga rokok tembakau dapat menimbulkan ketergantungan psikologis, fisik dan toleransi serta sulit menghentikannya. Demikian dikatakan Prof. Dr. Amir Syarief, SpFK, selaku Ahli dari Pemerintah, saat memberikan keterangan pada sidang uji Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Rabu (2/6/2010), bertempat...

Read more »